BANGKAPOS.COM, ISLAMABAD — Rumah Presiden Pakistan Mamnoon Hussain menjadi salah satu dari 18 gedung pemerintah yang arus listriknya diputus di Islamabad karena belum membayar tagihan.
Beberapa pejabat perusahaan listrik negara mengatakan, mereka memutus pasokan listrik pada Minggu (28/4/2014) malam setelah mengirim tagihan terakhir ke kantor Nawaz Sharif untuk tunggakan senilai lebih dari 47.000 dollar AS atau sekitar Rp 543 juta.
Kementerian Energi Pakistan mengatakan, pihaknya Senin kemarin berencana untuk menghentikan pasokan listrik ke sejumlah kantor penting, termasuk ke kantor perdana menteri, dalam sebuah tindakan tanpa pandang bulu terhadap para pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik mereka.
Perekonomian Pakistan lumpuh karena pemadaman listrik secara terus-menerus yang berlangsung hingga 12 jam sehari. Hal itu sebagian karena sejumlah keluarga berpengaruh, politisi, dan birokrat tidak membayar tagihan listrik mereka, sementara warga miskin sering tidak sanggup melunasi tagihan yang tinggi.
Perdana Menteri Nawaz Sharif telah berjanji untuk mengatasi pemadaman listrik sebagai salah satu prioritasnya. Namun, kemarin, Menteri Air dan Listrik Pakistan Abid Sher Ali mengatakan, kampanye memberantas tagihan yang tidak dibayarkan kini menyasar kantor Sahrif sendiri. "Aliran listrik untuk semua lembaga negara dan konsumen perorangan yang belum membereskan iurannya akan diputus," kata Abid Sher Ali dalam pidatonya yang disiarkan televisi. "Tidak akan ada diskriminasi."
Menteri itu, yang berasal dari partai yang berkuasa, mengatakan, dirinya telah memerintahkan Perusahaan Penyedia Listrik Islamabad untuk memutuskan sambungan listrik ke Rumah Presiden, Sekretariat Perdana Menteri, gedung parlemen, kediaman resmi Ketua Mahkamah Agung, dan banyak kantor lain.
Sejauh ini belum ada komentar dari para pihak yang terkena dampak keputusan itu.
Seorang Juru Bicara Sui Gas Northern Pipeline Limited mengatakan, kediaman perdana menteri dan sejumlah gedung pemerintah lainnya diputus aliran listriknya karena memiliki tagihan total hampir 168.000 dollar.
Pemadaman listrik telah memburuk di Pakistan selama beberapa tahun terakhir. Pemadaman itu menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan di negara Asia Selatan tersebut, yang sering mengalami mati listrik sampai setengah hari di musim panas yang terik. Sejumlah perusahaan listrik Pakistan terkenal tidak efisien, tetapi para pengamat sudah lama mempertanyakan seberapa jauh Sharif siap untuk merombak sektor penting yang didominasi sejumlah pihak, yaitu sejumlah industri dan kelompok lobi, selama beberapa dekade.
Dengan menyasar sejumlah kantor pemerintah sebagai bagian dari kampanye, Sharif ingin mengirim pesan kuat kepada orang-orang biasa di Pakistan bahwa ia serius dengan reformasi dan bahwa tak seorang pun akan terhindar dari kampanyenya untuk memberantas tagihan yang tidak dibayar.
Anda sedang membaca artikel tentang
Tidak Bayar Tagihan Rp 543 Juta, Listrik ke Rumah Presiden Diputus
Dengan url
http://bangkabarita.blogspot.com/2014/04/tidak-bayar-tagihan-rp-543-juta-listrik.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Tidak Bayar Tagihan Rp 543 Juta, Listrik ke Rumah Presiden Diputus
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Tidak Bayar Tagihan Rp 543 Juta, Listrik ke Rumah Presiden Diputus
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar