Bangkapos.com - Minggu, 27 Januari 2013 10:38 WIB
BANGKAPOS.COM, JAKARTA -
Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo membatalkan dan merivisi total proyek Pemanfaatan Optimalisasi untuk Penguatan Sarana Prasarana (POPSP) Polri thn 2013 senilai Rp 1,8 triliun. Hal itu dilakukan agar anggaran sesuai dengan kebutuhan aktual kepolisian dan tidak sekadar menghamburkan uang negara."POPSP harusnya diarahkan untuk antisipasi situasi kamtibmas jelang Pemilu dan Pilpres 2014, dengan cara memperkuat polsek dan polres dengan berbagai fasilitas pendukung serta mengganti water cannon yang sudah pada rusak di polda-polda," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (27/1/2013).
Menurut Neta, saat ini polsek-polsek sangat kekurangan fasilitas kerja. Padahal polsek adalah ujung tombak Polri dalam menjaga kamtibmas. Ia mencontohkan polsek-polsek di Jabodetabek yang seharusnya membutuhkan 9 komputer namun hanya ada satu unit. Kemudian Reskrim dan Intelkam tidak memiliki mobil operasional.
"Polsek hanya punya satu mobil patroli yang berbahan bakar Pertamax Plus sementara jatah yang diberikan Mabes Polri hanya 5-10 liter premium," ujarnya.
Neta melanjutkan untuk Polda, banyak water cannon yang sudah rusak. Seperti Polda Metro yang memiliki empat water cannon warisan Orba sudah tidak layak untuk digunakan.
"Satu rusak, satu pompa airnya rusak, dan dua tankinya bocor. Sehingga saat menghadapi aksi massa polisi kerap menggunakan mobil pemadam kebakaran," tuturnya.
Namun, kata Neta, elit Polri sering tidak peduli sehingga kebijakannya tidak sesuai dengan kebutuhan polisi di jajaran bawah. Neta mengatakan dalam POPSP misalnya, Polri akan membeli dua senjata kapal kaliber 20 mm seharga Rp 23,8 miliar. Lalu membeli tiga kapal pandu Rp 54,5 miliar. Padahal,lanjutnya, di 2013 kebutuhan prioritas Polri adalah di darat dan bukan di laut.
"Akibat tidak tepat guna proyek pengadaan Polri sering menjadi beban bagi jajaran bawah Polri. Walau triliunan rupiah sudah dikeluarkan negara, jajaran bawah Polri selalu saja mengeluh kekurangan fasilitas kerja," ungkapnya.
Neta mengungkapkan tahun 2013 dimana eskalasi politik nasional meningkat, proyek pengadaan Polri harusnya fokus pada kebutuhan kamtibmas.
"Presiden yang membawahi Polri harus bertanggung jawab mengontrol Polri agar uang negara triliunan rupiah yang sudah dikeluarkan rakyat benar-benar bermanfaat dan tidak digerogoti oknum-oknum tertentu," ungkapnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
IPW: Polri Harus Perkuat Kebutuhan Polda dan Polsek
Dengan url
http://bangkabarita.blogspot.com/2013/01/ipw-polri-harus-perkuat-kebutuhan-polda.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
IPW: Polri Harus Perkuat Kebutuhan Polda dan Polsek
namun jangan lupa untuk meletakkan link
IPW: Polri Harus Perkuat Kebutuhan Polda dan Polsek
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar