Laporan wartawan Bangka Pos Dodi Hendriyanto
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Meski baru tiga tahun hadir di Bangka Belitung, peran dan dukungan perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) --atau badan Program Pembangunan PBB-- Kepulauan Bangka Belitung, telah banyak membantu peningkatan dan penguatan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Setidaknya ada tiga yang sangat berguna menunjang percepatan pembangunan di Babel ini, diantaranya pertama adalah Peningkatan kualitas kebijakan dan peraturan yang dapat memperkuat peran dan fungsi baik Pemerintah Provinsi, kedua Penguatan strategi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, melalui penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perencanaan dan penganggaran secara efektif dengan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, dan ketiga pencapaian hasil pembangunan yang lebih baik di tingkat provinsi melalui inovasi tata kelola penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan pelayanan publik, pemantauan dan evaluasi partisipatif.
"Sebenarnya kita sudah bersinegeri dengan Provinsi Babel ini sejak tahun 2008, tetapi langsung dari Jakarta. Baru tahun 2011 lalu kita secara resmi menempatkan perwakilan di Babel ini. Dengan kehadiran kita langsung di sini, maka semakin mendekatkan peran kita bersama di sini," ujar Loui Thenu, Communications Officer dari Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) UNDP, didampingi Muhammad Ikhsan, Development Officer PSGP UNDP Bangka Belitung, saat berdiskusi dengan Bangka Pos Group, di Redaksi Bangka Pos, Kamis (28/11/2013).
Menurut Loui, Program PGSP yang mengarah pengembangan kapasitas yang terkait dengan sistem, organisasi dan individu yang berhubungan dengan tata kelola kepemerintahan provinsi dan bukan kegiatan fisik. Pada level nasional, PGSP-UNDP bekerjasama dengan Bappenas telah mendukung dalam proses kebijakan singkronisasi perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan evaluasi tengah periode RPJMN.
Sementara itu, menurut M Ikhsan, pada level provinsi, dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu dari tiga Provinsi Pilot dari Program PGSP, pada tahun 2012 dan 2013 bekerjasama dengan Sekretaris Daerah dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendukung Penyusunan dan Launching Roadmap Reformasi Birokrasi sehingga menghasilkan 8 Quick Wins Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Dalam penguatan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PGSP-UNDP telah bekerjasama dengan Bappeda Babel telah membantu proses pengembangan kapasitas skill perencana provinsi; Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG Babel; bagian proses tahapan penyusunan RPJMD Babel; skill alat (tool) Pro Poor Planning Budgeting and Monitoring (P3BM) perencana Provinsi dan Kabupaten Belitung Timur; dan Pada tahun 2013 juga pengembangan kapasitas skill alat (tool) integrasi data tabular dan spasial dalam pengelolaan data dan indikator RPJMD dan MDGs Babel," ujar Ikhsan.
Anda sedang membaca artikel tentang
PGSP-UNDP Dorong Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Babel
Dengan url
http://bangkabarita.blogspot.com/2013/11/pgsp-undp-dorong-penguatan-tata-kelola.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
PGSP-UNDP Dorong Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Babel
namun jangan lupa untuk meletakkan link
PGSP-UNDP Dorong Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Babel
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar