PANGKALPINANG, BANGKA POS - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus segera tanggap untuk mengambil peran dalam ekspor timah. Peran yang paling logis adalah mengambil alih pengelolaan gudang. Selama ini fungsi dan peran PT BGR dalam sistem pengelolaan warehouse (gudang) bursa timah.
Demikian disampaikan Sekretaris Komite Penyelamat Tata Niaga Timah Babel (KPTT), Rudi Syahwani kepada Bangka Pos pada akhir pekan lalu. "Harus ambil langkah cepat untuk ambil bagian dalam tata niaga pertimahan. Paling logis adalah mengambil alih tugas BGR," kata Rudi.
Dia mengatakan langkah itu penting dilakukan. Apalagi selama ini tidak ada peran yang jelas yang dimiliki pemerintah daerah dalam tata niaga ekspor timah.
"Sangat miris jika hanya mengurusi masalah pergudangan dan dokumen ekspor harus pakai tangan BUMN. Pemerintah daerah harus segera ambil langkah cepat melakukan kajian bagaimana membentukBUMD khusus mengelola pergudangan bursa," ujar pengelola smelter Dua Sekawan ini.
Rudi beralasan peran pengelolaan pergudangan pra ekspor timah tersebut merupakan potensi besar untuk pemasukan pendapatan daerah melalui jalur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Direktut ISI Cliring dari ICDX, Nursalam mengungkapkan pemerintah daerah bisa saja mengambil peran itu. Selama ini ICDX menunjuk BGR, karena BUMN itu dianggap sebagai perusahaan yang berpengalaman di bidang pergudangan.
"Kerja sama dengan BGR tidak selamanya," ujar Nursalam ketika ditemui di acara sosialisasi bursa timah ICDX di Gedung Capitol, Jakarta, belum lama ini.
Sementara itu Komisi 1 DPRD Bangka Belitung akan mendatangi Kementerian Perdagangan untuk memperjelas posisi ICDX dalam tata niaga ekspor timah. Sekretaris Komisi I DPRD Bangka Belitung, Tony Purnama mengatakan pihaknya tersinggung dengan pernyataan Komisaris Utama ICDX, Fenny Widjaja yang mempertanyakan pengetaguan gubernur Bangka Belitung soal bursa.
"Kita tersinggung, bagaimanapun gubernur adalah wakil pusat di pemerintah daerah. Dengan kondisi itu enar adanya tidak pernah ada koordinasi dengan gubernur," kata Tony.
Ia mengatakan keberadaan ICDX tidak ada kontribusi langsung terhadap Pemerintah daerah.
Terkait kontrovesi pendapatan daerah dari sektor pertambangan, meminta kontribusi lebih kepada ICDX dinilai kurang besar. "Jika mintanya kontribusi dalam bentuk bagi hasil, mestinya minta ke smelter," kata pengamat pertimahan, Bambang Herdiansyah.
Selama ini kontribusi yang diberikan langsung oleh pelaku pertambangan di Bangka Belitung berasal dari bagi hasil royalti, landrent dan pajak.
Sejauh ini Bangkapos.com berupaya mengonfirmasi kepada pihak PT BGR yang disebut berperan dalam sistem pengelolaan warehouse (gudang) bursa timah. Hingga berita ini diturunkan, Senin siang belumlah diperoleh tanggapannya.
Ingin tahu lebih jauh ulasan tentang tata niaga pertimahan, simak berita lengkapnya di Bangka Pos / Pos Belitung / Koran BN edisi cetak
Anda sedang membaca artikel tentang
Ambil Alih Gudang Ekspor, Peluang Pemprov dalam Ekspor Timah
Dengan url
http://bangkabarita.blogspot.com/2014/12/ambil-alih-gudang-ekspor-peluang.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Ambil Alih Gudang Ekspor, Peluang Pemprov dalam Ekspor Timah
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Ambil Alih Gudang Ekspor, Peluang Pemprov dalam Ekspor Timah
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar