BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi), Hamdi Muluk mengatakan, Pemilu Presiden 2014 menjadi pertaruhan bagi metodologi quick count yang selama ini dipakai dalam setiap pemilu. Quick count, kata Hamdi, merupakan alat untuk mengontrol kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Quick count bukan sekedar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU. Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi," kata Hamdi, saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/7/2014) petang.
Hamdi menyebutkan, quick count pertama kali digunakan di Filipina tahun 1986 pada masa rezim Ferdinand Marcos. Saat itu, kata Hamdi, pemilu di Filipina yang diwarnai persaingan antara Marcos dan Cory Aquino sarat dengan berbagai kecurangan.
"Jadi quick count 'jangan dibunuh'. Jangan hanya karena tiga sampai empat lembaga yang berbeda, lantas kita bunuh. Kalau kita bunuh, kita juga membunuh ilmu pengetahuan," kata Hamdi.
Dosen di Departemen Psikologi tersebut menjelaskan, quick count berbeda dengan survei. Alasannya, jika survei mengukur persepsi atau opini seseorang, quick count mengambil fakta rekapitulasi suara yang berasal dari formulir C-1.
"Jadi kalau metodologinya sama-sama benar, seharusnya hasil antar lembaga quick count tidak akan terlalu jauh berbeda," ujarnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
"Quick Count" Utamakan untuk Kontrol Pemilu
Dengan url
http://bangkabarita.blogspot.com/2014/07/count-utamakan-untuk-kontrol-pemilu.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
"Quick Count" Utamakan untuk Kontrol Pemilu
namun jangan lupa untuk meletakkan link
"Quick Count" Utamakan untuk Kontrol Pemilu
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar