Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi I DPRD Babel Aksan Visyawan mendesak Biro Pemerintahan Setda Babel, lebih serius, aktif dan inovatif menyelesaikan sengketa Pulau Tujuh.
Menurutnya, dana yang disiapkan mubazir lantaran bertahun-tahun tidak digunakan meski sudah dianggarkan.
"Lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Coba Biro Pemerintahan berpikir taktis," kata Aksan kepada bangkapos.com, Senin (30/9/2013).
Dia meragukan kinerja Kepala Biro Pemerintahan Setda Babel Achyar dan tim, yang terkesan lamban serta seolah-olah harus menunggu perintah dari atasan.
Politisi PKS menyerukan agar Gubernur Babel memperhatikan kondisi yang tidak selesai-selesai namun mengganggu jalannya pemerintahan.
Sengketa gugusan Pulau Tujuh antara Pemprov Babel dan Kabupaten Lingga, Kepri terjadi lantaran keduanya mengakui pulau itu sebagai milik mereka melalui undang-undang.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setda Babel, Achyar, mengakui bahwa materi sengketa Pulau tujuh belum sampai di meja Mendagri. Menurutnya, kemungkinan masih di bagian sengketa perbatasan wilayah.
Gubernur Babel Rustam Effendi juga menegaskan bahwa tetap berjuang untuk mendapatkan kembali Pulau Tujuh. "Kita akan tetap berjuang merebut Pulau Tujuh, mendapatkan kepastian, pulau tujuh masuk wilayah Bangka Belitung. Kerja panitia akan dimaksimalkan," tegas Rustam.
Anda sedang membaca artikel tentang
Aksan Desak Selesaikan Sengketa Pulau Tujuh
Dengan url
http://bangkabarita.blogspot.com/2013/09/aksan-desak-selesaikan-sengketa-pulau.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Aksan Desak Selesaikan Sengketa Pulau Tujuh
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Aksan Desak Selesaikan Sengketa Pulau Tujuh
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar