Prio: Pancasila Makin Tak Populer

Bangkapos.com - Kamis, 25 April 2013 10:59 WIB

BANGKAPOS, JAKARTA - Perubahan dari era orde baru ke era reformasi telah mengubah semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pancasila dianggap sebagai produk orde baru yang syarat dengan kepentingan penguasa. Pancasila pun sekarang mulai enggan untuk disentuh dan cenderung tidak diperdulikan.

"Pancasila semakin tidak populer serta memudar sehingga bangsa dan Negara Indonesia mengalami kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai adiluhung Pancasila sudah semakin tergerus dalam kehidupan sehari-hari," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam keterangan persnya, Rabu (24/4/2013).

Menurutnya, salah satu karakter utama bangsa yang berjiwa Pancasila adalah mandiri, menjunjung tinggi toleransi dan suka bergotong royong. Karakter ini sudah sangat sulit dijumpai pada masyarakat Indonesia.

"Bangsa ini mulai kelihatan kurang mandiri dan sangat tergantung pihak luar. Rasa toleransipun semakin kaku dan sulit menembus batas-batas primordialisme seperti agama, etnis, ras dan golongan," ujarnya.

Dikatakannya, Pancasila tak lagi menjadi sumber energi dan landasan utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga nilai teposiliro sekarang sudah semakin hilang dan amarah serta gesekan sosial smakin cepat melambung.

"Ternyata gesekan sosial yang terjadi akibat semakin lunturnya nilai-nilai kekeluargaan," ujarnya.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa sikap toleransi yang dahulu di hormati namun sekarang sudah hilang dan
muncul ego-ego sentris.

"Nillai gotong royong yang ada dalam Pancasila pun juga sudah mulai pudar. Dan saya mulai khawatir dan gusar akan nilai-nilai adiluhung Pancasila," imbuhnya.

11.37 | 0 komentar | Read More

Warga Ibul Ume Ingin Digandeng GSBL

Bangkapos.com - Kamis, 25 April 2013 11:02 WIB

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi
BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Masyarakat Dusun Ibul Ume Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar) ngin untuk dapat dipekerjakan di perusahaan perkebunan PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL).

"Beberapa hari lalu, kami mewakili masyarakat Ibul Ume, ada sekitar delapan orang,sudah menyampaikan hal ini ke anggota dewan, Mas Ivan (Ivan Wahyudi Hartono), jadi kami masyarakat Ibul Ume, berharap dapat bekerja di GSBL, agar roda ekonomi masyarakat kami berjalan dan tidak hanya tergantung dengan aktifitas TI di sekitar GSBL," kata Perwakilan Masyarakat Dusun Ibul Ume, Pak Kamis kepada bangkapos.com Kamis (25/4/2013).

Dikatakan, perkampungan Ibul Ume sendiri berada di dalam areal perkebunan perusahaan. Selama ini sudah memberikan peran terutama untuk pembebasan lahan dan kemajuan perusahaan.

11.37 | 0 komentar | Read More

100 Atlet Ikuti Para Gliding Accuracy World Cup

Bangkapos.com - Kamis, 25 April 2013 11:07 WIB

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Dalam surat elektroniknya pada pengurus Club Jatarupa Jakarta, Ketua Umum PGAWC dan FAI melihat minat besar terhadap olahraga Paralayang di Indonesia dan lokasi-lokasi sangat indah dan menantang untuk terbang, sangat memungkinkan berkembangnya wisata olahraga dirgantara (Aerosports Tourism).

Namun bukan itu saja alasan diterimanya penawaran menjadi tuan rumah salah satu dari enam seri Piala Dunia Ketepatan Mendarat Paralayang tahun ini. Prestasi para penerbang Merah Putih sejak lima tahun silam, membuktikan bahwa Indonesia tidak dianggap remeh para petinggi olahraga Paralayang dunia.

Para penerbang puteri Indonesia berhasil menjadi Juara I Seri PGAWC selama tiga tahun berurutan setelah Ifa Kurniawati (2010), Milawati Sirin (2011) dan Lis Andriana tahun lalu. Sejak mengikuti ajang multicabang, para atlit Paralayang Indonesia juga selalu mencatat prestasi maksimal; merebut Juara Umum Asian Beach Games I di Bali pada 2008, lalu Juara Umum SEA Games XXVI/2011 dengan merebut 10 dari 12 buah medali emas yang diperebutkan.

Dipilihnya Desa Salido di Kota Painan menurut Barry Rozano, SH, Ketua Jatarupa, karena keinginan memperkenalkan lokasi terbang baru yang menantang untuk para atlit nasional dan dunia. Selain alamnya yang indah, lokasinya sangat menguji kemampuan para penerbang.

Berjarak tempuh 2 ½ jam dengan mobil dari Padang, ibukota propinsi Sumatera Barat, para atlet akan lepas landas dengan meloncat dari bukit berketinggian 196 meter di atas permukaan tanah. Lokasi pendaratan adalah dipantai, yang berjarak 600 meter garis lurus dari tempat take off. Sejajar dengan pantai terdapat sungai, sehingga para pilot tak boleh lengah jelang pendaratan.

Menurut Drs. Tagor Siagian, M.Si, Humas Panitia Pelaksana Seri I PGAWC Painan, sekitar 100 atlet yang memenuhi persyaratan tingkat kemampuan terbang dunia, asal 20 negara diharapkan ikut. Runner Up dan peringkat III Puteri Dunia tahun lalu, Marketa Tomaskova (Republik Ceska) dan Tamara Kostic (Serbia), mengatakan sudah tidak sabar menaklukkan Painan dan "balas dendam" pada Juara Dunia bertahan asal Indonesia, Lis Andriana.

Gelar Juara Dunia tahun lalu diraih Lis setelah penerbang asal Kutai Barat, Kalimantan Timur itu juara kedua pada Seri VI di Wasserkuppe, Jerman, September lalu. Jumlah perolehan nilainya tak terkejar oleh Marketa dan Tamara. Berencana tiba di Jakarta pada 20 April mendatang, esok harinya Tamara bahkan akan langsung menuju Painan untuk berlatih dan mengenali medan lomba.

11.37 | 0 komentar | Read More

Usulan Lelang Kapolres Hingga Kapolri Berlanjut

Bangkapos.com - Kamis, 25 April 2013 11:14 WIB

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Markas Besar Kepolisian RI belum mengetahui bagaimana bentuk lelang jabatan Kapolres yang diungkapkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Nanti tanya Kompolnas saja mekanismenya kita belum tahu. Mungkin beliau yang punya konsep " kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2013).

Terang Agus Kapolres dan Kapolsek merupakan pejabat publik yang strategis, sehingga harus memiliki berbagai pertimbangan.

Utamanya, sesuai dengan mekanisme yang ada di lingkungan kepolisian sebelum menentukan siapa yang pantas menjabat Kapolres di suatu wilayah.

"Itu melalui proses. melalui proses sidang dewan kebijakan yang disiapkan bagian SDM, mulai dari Mabes Polri dan yang paling pasti harus mampu menguasai medan tugasnya, kaerna seorang kkapolres sampai dengan kapolri sendiri harus siap melaksanakan dan mampu menguasai semua lini," ungkapnya.

Selain itu seorang pimpinan kewilayahan kepolisian pun harus memahami permasalahan yang ada di masyarakatnya dan juga harus mampu melihat, membaca serta mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya.

"Tidak bisa dilihat hanya satu faktor saja. tapi yang jelas pimpinan akan mengirimkan putra terbaiknya untuk memimpin suatu kewilayahan, dan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di masyarakat silahkan dilaporkan biar nanti kita tindak," jelas Agus.

Kepolisian Nasinal (Kompolnas) berharap bila jabatan kapolres menggunakan sistem lelang untuk memberikan keadilan bagi seluruh anggota Polri dalam rangka pembinaan karir.

"Seharusnya jabatan yang dilelang itu kepada Kapolres yang saat ini memiliki persyaratan tertentu untuk memberikan hak yang sama kepada semua calon Kapolres," kata anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2013).

Terang Edi saat ini ada aturan dari Mabes Polri, bahwa seseorang yang akan menjadi Kapolres harus lulus kursus Kapolres, assessment, dan juga lulus sesprim. "Bagi kami yang paling penting penunjukan Kapolres dilakukan transparan sehingga memberikan keadilan seluruh anggota," ucapnya.

Kompolnas memperhatikan usulan tersebut perlu agar penentuan kapolres kedepan lebih baik, sebab saat in pihaknya masih melihat ada Kapolres yang menjabat sampai empat kali. "Padahal masih ada perwira lain yang bagus. Ini juga harus menjadi perhatian Kapolri baru," ujarnya.

11.37 | 0 komentar | Read More

Parpol Calonkan Mantan Napi Dikritik

Bangkapos.com - Kamis, 25 April 2013 11:24 WIB

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, menilai pencalonan mantan narapidana (Napi) korupsi oleh partai politik (Parpol) peserta pemilu 2014, telah menabrak prinsip etika, meski diperbolehkan.

Hal tersebut dikarenakan parpol tidak detail dalam melakukan proses seleksi terhadap bakal calon anggota DPR-RI ataupun eksekutif.

"Kini pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban parpol yang telah menabrak prinsip etika," ungkap Boni Hargens dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Ia mengatakan, faktor finansial dan dukungan publik menjadi yang utama bagi parpol untuk merekrut wakil-wakilnya di parleman, tanpa memperdulikan latar belakang ataupun track record caleg, apalagi faktor moral. Hal tersebut menurutnya, akan menimbulkan masalah di kemudian hari, karena parpol tidak mempermasalahkan orang, asalkan menang dalam pemilu 2014.

"Ini jelas masalah. Kesulitan keuangan, akan membuat parpol memilih calon yang mampu secara financial. Termasuk memiliki kekuatan untuk mengerahkan massa," tutur Boni Hargens.

Bony Hargen menjelaskan, dampaknya akan melahirkan figur yang akan menghancurkan sistem yang ada. Karena mereka akan semakin netral dengan kesalahan-kesalahan yang selama ini ada. Bahkan parpol akan dinilai terus menerus memproduksi kesalahan.

"Ketika kita terbiasa dengan salah dan membiarkan yang salah, kita tidak akan pernah menjadi orang yang membela kenaran, dan terus menerus memproduksi kesalahan," jelasnya.

Bony menjelaskan, tidak ada yang bisa mengontrol untuk mengatur moral seseorang, kecuali Negara. Sehingga perombakan Undang-Undang yang mengatur hal tersebut harus dilakukan.

Misalnya dengan memasukkan salah satu pasal yang menyebutkan, siapapun yang pernah dipidana tidak boleh atau tidak memiliki hak untuk mencalonkan diri atau menjadi pejabat publik.

"Apakah dipidana satu bulan, satu tahun ataukan satu minggu tidak penting. Tetapi ada delik hukum dia terlibat, maka tidak berhak," kilahnya.

Sebelumnya, dalam pengumuman resmi melalui website KPU, menyebutkan sejumlah nama bakal calon anggota DPR-RI yang diusung oleh 12 partai politik peserta pemilu 2014. Sejumlah nama yang disebut-sebut pernah berhadapan kasus korupsi

11.37 | 0 komentar | Read More

Nutrisi Sahabat dan Seteru Paru-Paru

Bangkapos.com - Kamis, 25 April 2013 10:55 WIB

BANGKAPOS.COM--Kesehatan paru-paru bisa dijaga dengan pemilihan nutrisi yang tepat. Antioksidan, magnesium dan asam lemak omega tiga adalah sahabat untuk paru-paru sehat. Kurangi asupan garam, hindari lemak trans, asam lemak omega enam, pengawet, perasa dan penyedap untuk menjaga kesehatan paru-paru.

Zat yang Merugikan Paru-Paru
Garam
Asupan garam yang dianjurkan per hari adalah lima sampai enam gram. Tetapi kebanyakan orang mengonsumsi garam lebih dari itu. Garam terbukti mempengaruhi asma karena menyebabkan otot saluran napas mengencang dan mengurangi aliran darah ke paru-paru. Garam juga menahan cairan yang menyebabkan kesulitan bernapas buat beberapa orang.

Lemak Trans dan Asam Lemak omega 6
Lemak trans ada di makanan yang diolah dalam bentuk kalengan dan kemasan hasil dari proses industri lemak tak jenuh yang memungkinkan makanan tahan lebih lama. Lemak trans misalnya ada pada biskuit. Asam lemak omega enam ada pada minyak bunga matahari. Asam lemak omega 6 memang dibutuhkan tubuh tetapi tidak berlebihan. Kelebihan lemak trans dan asam lemak omega 6 mempengaruhi kesehatan paru dengan mengubah respon tubuh terhadap peradangan dan membuat tubuh rentan terhadap infeksi.

Zat Pengawet, Perasa, Penyedap
Zat tambahan dalam pangan kita ini terutama berbentuk tartazine, monosodium glutamate, sulphites menyebabkan serangan asma.

Makanan Sahabat Paru-Paru
Antioksidan
Kita bisa memerangi stress oksidatif di dalam tubuh dengan makanan kaya antioksidan. Makanan ini ada pada buah kiwi, brokoli, mangga, bayam, tomat, dan banyak buah-buahan dan sayuran lain.

Magnesium
Magnesium membantu enzim di dalam tubuh untuk bekerja dan membantu otot saluran napas rilek. Magnesium juga mengontrol respon tubuh ketika memerangi infeksi.

Asam lemak omega 3
Asam lemak omega 3 ini bagus untuk mencegah peradangan di dalam tubuh. Asam lemak ini mengurangi produksi sel yang menyebabkan reaksi asma dan alergi.

11.37 | 0 komentar | Read More

Komisi IX DPR RI Gilir RSUD Kota dan Provinsi

Bangkapos.com - Rabu, 24 April 2013 10:52 WIB

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa
BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Menyusul kunjungan ke  rumah sakit umum daerah (RSUD) Depati Hamzah kota Pangkalpinang Kamis (24/4/2013) siang nanti, Tim Komisi IX DPR-RI  bersiap ke RSUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kawasan Dusun Air Anyer Desa Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.

"Setelah selesai acara kunjungan ke RSUD Depati Hamzah rencananya siang nanti pun rombongan Komisi IX DPR-RI juga berencana akan mengunjungi RSUD Provinsi Babel," ungkap Direktur RSUD Depati Hamzah kota Pangkalpinang, Rabu (24/4/2013) pagi ditemui di ruang kerjanya.

Sebelumnya, Tim Komisi IX DPR RI mengagendakan kunjungan ke berbagai tempat, di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

11.37 | 0 komentar | Read More

Djohar Sarankan Cara Atasi Dualisme Klub

Bangkapos.com - Rabu, 24 April 2013 10:53 WIB

BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Dualisme klub yang terjadi di kompetisi Liga Indonesia harus segera diakhiri.

Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin mengatakan, ada dua cara untuk menyelesaikan dualisme klub. Pertama melalui jalan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluar, kedua melalui proses hukum.

"Diharapkan duduk bersama, kalau memang tidak bisa bersatu silahkan ke jalur hukum," ujarnya ditemui di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Menurut Djohar, mekanisme hukum dilakukan apabila kedua pihak tidak menemukan kesepakatan setelah melakukan musyawarah.

"Jadi ke pengadilan saja. Kalau sekarang klub-klub profesional punya Perseroan Terbatas (PT) melalui keputusan hukum saja. Kita menyerahkan semua kepada klub untuk menyelesaikan konflik dualisme ini," katanya.

Penyelesaian melalui mekanisme hukum pernah ditempuh untuk menyelesaikan dualisme yang melanda Persija Jakarta. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Oktober 2012 memenangkan gugatan Persija Jakarta (ISL).

11.37 | 0 komentar | Read More

Keseriusan Pemerintah Urus Elpiji Digugat

Bangkapos.com - Rabu, 24 April 2013 11:00 WIB

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lembaga Pengaduan Pelayanan Publik Independen (LP31) Kabupaten Bangka Barat (Babar) menggugat Pemerintah Pusat melalui DPR RI, terhadap pelayanan publik.

Utamanya, gugatan terhadap kinerja dinas terkait di daerah hingga pusat maupun Pertamina dalam mengurus masalah Gas Elpiji.

Pasalnya di Bangka Barat dan umumnya di Pulau Bangka, setiap tahun selalu dihadapkan dengan persoalan kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji.

"LP3I Bangka Barat, sangat menyayangkan dengan kondisi kelangkaan gas di Bangka Barat khususnya dan umumnya di Pulau Bangka, yang akhirnya memicu harga gas di atas harga standar. Kami menggugat pemerintah melalui DPRRI, agar mereka serius dalam mengurus masalah gas elpiji di daerah ini," kata Ketua LP3I Kabupaten Bangka Barat Abang Faizal kepada bangkapos.com Rabu (24/4/2013).

Sejauh ini menurut informasi, distribusi dan mendatangkan gas dalam mekanismenya menemui kesulitan. Akibatnya, memincu pihak tertentu pihak tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan lebih.

11.37 | 0 komentar | Read More

Berkas LJUN perlu Jaminan Keamanan

Bangkapos.com - Rabu, 24 April 2013 11:11 WIB

Laporan wartawan Bangka Pos Rusmiadi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG – Pengamanan dan pengawasan lembar jawaban ujian nasional (LJUN) yang telah diisi oleh peserta, usai pelaksanaan UN di sekolah, tak seketat ketika saat proses pendistribusian naskah UN, dengan melibatkan pihak kepolisian dan naskah soal dan lembar LJUN pun dititipkan di polsek.

Untuk pengawasan dan pengamanan terhadap LJUN di Kabupaten Beltim, yang sudah diisi oleh peserta usai pelaksanaan UN, hanya dilakukan oleh tim pengawas di sekolah, dinas pendidikan kabupaten maupun provinsi, serta melibatkan pengawas satuan pendidikan seperti Universitas Bangka Belitung, tanpa melibatkan pihak kepolisian.

"LJK setelah UN tidak disimpan di polsek atau polres. Tugas kami hanya melakukan pengamanan disekolah saat UN berlangsung, termasuk pengamanan naskah soal dan LJUN disimpan di polsek sebelum UN berlangsung, hingga pendistribusian ke sekolah," ungkap Kabag Ops Polres Beltim Kompol Joko Isnawan seizin Kapolres Beltim AKBP Edison kepada bangkapos.com, Senin (22/4/2013).

Kasat Intelkam Polres Beltim Iptu Edrian Wiguna menambahkan, setelah pelaksanaan UN disekolah selesai, pihak pengawas yang mengumpulkan LJUN maupun soal. Setelah disegel didalam amplop, lalu dibawa ke dinas pendidikan oleh pengawas, bukan dititipkan di polsek atau polres.

"Memang agak rawan LJUN setelah UN, bisa saja terjadi kecurangan seperti itu, tapi harus ada buktinya bila ada perubahan dari LJUN," ungkap Edrian

11.37 | 0 komentar | Read More