Besok, Jokowi Umumkan Formasi Kabinetnya

Tribunnews/Herudin

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla bersama Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Ketua Rumah Transisi, Rini Soemarno, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Marwan Jafar menggelar jumpa pers usai rapat bersama di Rumah Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Rapat bersama Jokowi-JK pertama kalinya di rumah transisi ini beragendakan rapat bersama fraksi-fraksi partai koalisi pendukung, antara lain PDIP, PKB, dan Hanura. 

BANGKAPOS.COM, SOLO - Presiden terpilih Joko Widodo menjanjikan akan mengumumkan formasi kabinet pemerintahannya pada pertengahan September 2014. Saat ini, siapa orang-orangnya masih dalam pembahasan.

"Nanti tanggal 15 atau pertengahan September akan saya sampaikan. Ini belum waktunya," katanya saat berkunjung ke kampung Cinderejo Lor, Gilingan, Solo, Sabtu (13/9/2014).

Jokowi memastikan bahwa orang-orang yang akan membantunya memerintah Indonesia berasal dari profesional. Setiap malam, kata dia, terus dibahas dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.

Jokowi menolak untuk membocorkan apakah dalam kabinetnya akan ada posisi wakil menteri.

Jokowi-JK sebelumnya meminta kepada Tim Transisi Jokowi-JK untuk mendalami opsi format 34 menteri. Dalam format tersebut terdapat 19 kementerian akan dipertahankan dan ada enam kementrian hasil dari penggabungan.

11.37 | 0 komentar | Read More

Beltim Berpeluang Sabet Juara Umum di Porprov IV Babel

Laporan Pos Belitung, Wahyu K

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kontingen Kabupaten Belitung Timur (Beltim) hingga Minggu (14/9/2014), pukul 10:25 WIB, sudah mengumpulkan 30 emas di ajang Porprov IV Babel.

Dua emas teranyar untuk Beltim hari ini disumbang dari cabang pencak silat dan panjat tebing.

Ketua Bidang Bina Prestasi KONI Beltim, Sarjano mengatakan, kontingennya masih berpeluang memperoleh tambahan 10 emas lagi hingga akhir pelaksanaan Porprov. Kesepuluh emas itu diprediksi akan diraih lewat cabang silat, panjat, tinju, biliar, dan basket.

"Kalau harapan itu terpenuhi, Beltim berarti nanti akan mengumpulkan 40 medali emas, kalau sudah sebanyak itu, saya yakin kita bakal jadi juara umum," kata Sarjano kepada Pos Belitung (bangkapos.com), Minggu (14/9/2014) pukul 10:30 WIB.

Secara rinci, medali emas Beltim hingga saat ini paling banyak diperoleh dari atletik dengan 11 emas. Selain itu Senam 8 emas, tenis meja 1 emas, takraw 1 emas, panjat tebing 5 emas, catur 3 emas, dan silat 1 emas.

"Kontingen yang masih mungkin menyalip kita, kalau dak Pangkalpinang, ya Bangka," ujar Sarjano.

Sementara Pangkalpinang sejauh ini meraih total 21 emas dan Bangka 15 emas. Sedangkan Belitung yang sudah meraih 20 emas dinilai tidak akan banyak mengalami perubahan.

11.37 | 0 komentar | Read More

Vitrie Kembali Raih Medali Emas untuk Beltim

Laporan wartawan Resha Juhari

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Atlet panjat tebing Belitung Timur (Beltim), Vitrie Handayani yang turun di nomor "Lead" perorangan putri, kembali meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IV Babel 2014, yang diadakan di kawasan Stadion Belitung Timur Pelangi (BTP), Desa Sukamandi, Kecamatan Belitung Timur, Minggu (14/9/2014) pagi.

Vitrie meraih medali emas setelah berhasil mengalahkan atlet panjat tebing Kota Pangkalpinang Farina Handayani yang harus puas dengan perolehan medali perak. Sementara untuk perunggu diraih pemanjat tebing dari Belitung Timur.

Kepada bangkapos.com, Vitrie mengatakan, masih banyak yang harus ia perjuangkan di cabang olahraga panjat tebing tetapi cukup puas dengan hasil hari ini yang didapatkannya.

"Alhamdullilah puas, tetapi masih ada di nomor lead campuran dan boulder mix yang harus didapatkan medali emasnya untuk Beltim," ungkap Vitrie.

11.37 | 0 komentar | Read More

Qatar Usir Anggota Senior Ikhwanul Muslimin

BANGKAPOS.COM, DOHA - Qatar telah mengusir beberapa anggota senior Ikhwanul Muslimin dari negara itu karena keberadaan mereka mengganggu hubungan dengan negara-negara tetangganya.

Pengusiran itu diungkapkan para anggota itu sendiri, dimana tokoh Ikhwanul, Amr Darrag, memasang video di halaman Facebook-nya yang mengatakan ia meninggalkan Qatar agar tidak mempermalukan negara itu. Ia mengatakan pemerintah Qatar meminta dia dan sejumlah rekannya agar meninggalkan negara itu.

Qatar dianggap sebagai tempat berlindung bagi Ikhwanul Muslimin setelah organisasi Mesir itu dinyatakan terlarang sejak pimpinannya Presiden Mohammed Mursi digulingkan pada Juli 2013.

Qatar dikecam dua tetangganya yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab serta Mesir karena menerima anggota Ikhwanul. Ketiga negara itu telah menarik mundur perwakilan mereka dari Qatar.

Para pejabat Qatar belum berkomentar tentang pengumuman pengusiran tersebut.

11.37 | 0 komentar | Read More

Bawa Uang Rp 2 Miliar, PNS Ini Diamankan Polisi

BANGKAPOS.COM.MURATARA --  Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Muratara yang tertangkap dengan tiga orang lainnya, dua diantaranya oknum Polisi dan satu warga sipil kedapatan membawa sejumlah uang sebanyak Rp 1,99 Miliar yang terdeteksi setelah melewati pintu Bandara Fatmawati Provinsi Bengkulu, Jumat (12/9/2014) lalu.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Muratara menyerahkan kasusnya kepada pihak Kepolisian.

Kepala Bagian Humas Muratara, Sunardin ketika dikonfirmasi via telepon Sabtu malam, menjelaskan, adanya salah satu pegawai di Sekretariat Daerah Muratara yang diamankan Polisi, setelah adanya pemberitaan di media massa Bengkulu dan mengetahui setelah ada beberapa wartawan yang menelepon untuk meminta penjelasan. Namun, indikasi ditangkapnya oknum PNS tersebut belum diketahui oleh pihaknya.

"Baru tahu dari teman-teman media inilah, dan perlu dicatat, ditangkapnya oknum PNS itu tidak ada agenda dari Pemerintah Kabupaten Muratara. Melainkan kepentingan pribadi, jadi memang tidak ada jadwal ataupun kegiatan lainnya dari Pemkab Muratara yang mengutus bersangkutan," jelas Sunardin.

Diakui Sunardin, bahwa oknum PNS itu merupakan salah satu pejabat yang memiliki jabatan setingkat Kabag di Setda Muratara. Namun, kepergian oknum PNS tersebut tidak ada surat tugas atau laporan ke Penjabat Bupati. "Kalau dia ada perjalanan dinas pasti diketahui oleh Pj Bupati, sudah jelas ini pergi atas inisiatif sendiri, dan saat diamankan juga yang bersangkutan meliburkan diri," ungkapnya

Selain itu, Sunardin belum bisa memastikan barang bukti yang diamankan oleh Polisi yaitu satu unit Isuzu Panther bernomor polisi plat hitam BG 44 Q adalah kendaraan dinas milik oknum PNS tersebut. "Sampai saat ini Polisi Bengkulu belum memberi tahu adanya mobil yang diamankan milik Pemkab Muratara, saya tidak bisa memastikan kalau itu mobil dinas," ungkapnya

Dalam kepentingan proses penyelidikan, dirinya mempersilahkan kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pemkab Muratara tidak akan campur tangan, kendati ada keterlibatan PNS dari Muratara itu sendiri.

Untuk diketahui, Penangkapan kedua anggota polisi dan dua warga sipil itu terjadi pada Jumat (12/9/2014) sekitar pukul 13.00 WIB yang dilakukan oleh 30 anggota gabungan dari Polresta Bengkulu di salah satu kamar hotel di Kawasan Pantai Panjang.

Dari penangkapan tersebut tim mengamankan empat orang diantaranya dua orang merupakan oknum kepolisian dan dua warga sipil, serta uang sebanyak hampir Rp 2 miliar. Keempat pria tersebut langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan.

Tim Polda Bengkulu terus melakukan pemeriksaan terhadap dua oknum anggota kepolisian dan dua warga sipil yang ditangkap jajaran Polresta Bengkulu atas kepemilikan uang tunai hampir mendekati dua miliar rupiah.

Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Joko Suprayitno di Kota Bengkulu, Sabtu mengatakan, berkaitan tentang penangkapan anggota tersebut saat ini jajaran Polda Bengkulu baik Reserse umum maupun Propam sedang melakukan pendalaman kasus tersebut.

"Kami sudah mendapatkan petunjuk dari Mabes. Kami tidak ingin memberikan keterangan yang belum jelas. Karena sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan, takutnya informasi yang kami berikan belum lengkap karena masih dalam penyelidikan," kata Joko.

Dia meminta waktu untuk memeriksa lebih dalam sehingga informasi kejadian tersebut tidak menjadi simpang siur. Berkaitan dengan adanya oknum kepolisian yang tertangkap Joko membenarkan hal tersebut.

"Memang benar ada anggota kepolisian yang tertangkap saat penggrebekan tersebut yaitu satu orang dari Polda Metro berpangkat Brigpol berinisial X dan dari jajaran Polda Bengkulu Aipda H," kata dia.

Namun Joko menjelaskan belum tahu keterlibatan anggota tersebut dalam kasus itu karena masih dalam tahap penyelidikan dan pendalaman kasus.
"Anggota tersebut dari kemarin diperiksa, kita lihat apa peran mereka dan apa maksud mereka sehingga nanti akan jelas mereka terlibat atau tidak," kata dia. Saat ini, lanjut Joko pihaknya terus mendalami darimana uang tersebut dan mengapa mereka bisa memegang uang sebanyak itu dan berada di Bengkulu. (TS)

11.37 | 0 komentar | Read More

Fernita Sebut Romahurmuziy Tak Berhak Pecat SDA, Dia Cuma Sekjen

Tribun Kaltim/Nurmulia Rekso Purnomo

Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014). Rapat yang dipimpin Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali itu membahas persiapan Muktamar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Polemik Partai Persatuan Pembangunan terus berlanjut. Ketua DPP PPP Fernita Darwis menilai Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy tidak berhak memecat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).

Apalagi posisi pria yang akrab dipanggil Romy itu sebagai sekjen di bawah Ketua Umum. "Romy kan sebagai Sekjen, dan dia tidak berhak memecat ketum. Masa Sekjen memecat ketua umum? Bagaimana ceritanya," kata Fernita ketika dikonfirmasi, Minggu (14/9/2014).

Sehingga aksi Romy yang memecat SDA lewat rapat pengurus harian tidak sah. "Jadi kalau Romy memecat ketua umum itu lebih aneh, tapi kalau ketua umum memecat jajaran dibawanya itu betul," tutur Fernita.

Ia menjelaskan proses pergantian Ketua Umum dilakukan melalui Muktamar. SDA, kata Fernita, juga diangkat sebagai ketua umum melalui forum muktamar.

"Nah muktamar itu memilih ketua umum lho, bukan memlilih sekjen, bukan memilih yang lain," tuturnya.

"Jadi jabatan wakil ketua umum, sampai dengan Romy itu jabatan diberikan melalui SDA. Dan Romy gak berhak. Makanya Romu kalau mau ganti SDA lewat muktamar," tambah Fernita.

Kecuali, kata Fernita, SDA sudah mempunyai hukum tetap sehingga Mantan Menteri Agama itu berhak mengundurkan diri dari jabatan ketua umum.

"Romu udah dipecat initinya, enggak usah tempuh jalur hukum, SDA ketua umum. Dan ketua umum yang sah," kata Fernita.

11.37 | 0 komentar | Read More

Ahok Tak Ingin Terpancing Lulung

BANGKAPOS.COM, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terpancing pernyataan anggota DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung, yang menyebut karier Basuki harus dihabisi.

"Membinasakan karier? Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa," kata Basuki, di Hotel Four Season, Kamis (11/9/2014) malam.

Sebelumnya, Lulung menyatakan bahwa pernyataan Basuki tentang revisi Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah telah melebar hingga merendahkan lembaga legislatif.

Menurut Lulung, Basuki telah memperlihatkan sikap tak beretika sebagai seorang wakil gubernur.

"Ya sudahlah, dia kan memang sudah bilang kalau aku gila. Kalau memang gila, ya sudah," imbuh Basuki soal pernyataan Lulung.

Sebelumnya diberitakan, Lulung mengancam akan mengerahkan kekuatan di lembaga legislatif untuk tak menggelar sidang paripurna pelantikan Basuki menjadi gubernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden.

Lulung yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta ini mengatakan, DPRD akan menggunakan hak interpelasi, alias meminta keterangan dari pemerintah, untuk memanggil Basuki.

Lewat interpelasi itu, kata Lulung, DPRD DKI akan meminta pertanggungjawaban Basuki terkait beragam pernyataan yang menyinggung DPRD. Meskipun pernyataan Basuki berlaku umum untuk semua DPRD di Indonesia, Lulung berkeyakinan bahwa yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI.

"Makanya kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD," kata pria yang sempat membuat kehebohan dengan mobil Lamborghini itu.

11.37 | 0 komentar | Read More

Ini Anak yang Paling Frontal Desak Maia Rujuk dengan Ahmad Dhani

BANGKAPOS.COM -  Dalam benak Maia Estianty sepertinya tidak ada kata rujuk dengan sang mantan suami, Ahmad Dhani. Meskipun ketiga anaknya menginginkan orangtua mereka bersatu kembali, Maia menganggap hal tersebut tidak akan menjadi kenyataan.

Pasalnya pelantun lagu 'Karena Dia' itu menegaskan kemungkinan dirinya rujuk dengan Dhani sangat kecil. Bahkan kemungkinan tersebut tidak sampai satu persen.  "Satu sampai seratus persen ada kemungkinan rujuk? Di bawah satu," ucapnya sembari tersenyum, saat ditemui di Studio AD, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

Maia tidak memungkiri bahwa Al, El, dan Dul menginginkan dirinya bersatu kembali dengan ayah mereka. Hanya hal tersebut tidak mungkin menjadi kenyataan. "Dulu sempat anak-anak pengen aku rujuk. Sebenarnya sampai sekarang juga anak-anak pengen, bukan rujuk ya tapi damai. Kita nih sebagai orangtua kayaknya musuhan aja, capeklah. Anak-anak mungkin maunya damai," katanya.

Dalam kesempatan tersebut ia menambahkan bahwa anak keduanya, El sangatlah frontral menunjukkan sikap agar orangtuanya rujuk. Hal tersebut berbeda dengan kedua saudaranya yang lain.  "Paling kelihatan frontal sebenarnya dengan kelakuan itu El. Kalau Al itu diam dan dul lebih frontal dengan kata-kata," tutupnya. (Junianto Hamonangan)

11.37 | 0 komentar | Read More

Piranti Jurnalis TV Swasta Nasional Disita

BANGKAPOS.COM, MEKKAH - Tak hanya mengubah sistem administrasi haji lewat e-Hajj, pemerintah Saudi Arabia juga memberlakukan regulasi baru untuk proses pengambilan data calon jemaah haji di bandara, baik Bandara International King Abdul Aziz (Jeddah) maupun Bandara Prince Muhammad Abdul Aziz (Madinah). Namanya e-Passport.

Dengan e-Passport ini, proses pengambilan data memakai alat khusus yang disinkronkan dengan data jemaah saat pembuatan visa di tanah air. Penerapan e-Passport ini melibatkan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Kemenlu Saudi dan imigrasinya di bandara.

Terkait dengan proses yang dijalani Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Mekkah di bandara Jeddah, ada pengalaman menarik sekaligus 'memilukan' yang dialami dua orang wartawan media televisi nasional saat menjalani proses keimigrasian di bandara International King Abdul Aziz Jeddah.

419 orang petugas PPIH Daerah Kerja Mekkah diberangkatkan dalam dua penerbangan. Yaitu 31 Agustus 2014 pukul 11.45 WIB dan 16.30 WIB. Pertimbangannya adalah kapasitas pesawat.

Saat itu, rombongan pertama yang terdiri dari 45 orang, tiba di bandara International King Abdul Aziz Jeddah, pukul 17.30 Waktu Arab Saudi. Karena jumlah yang relatif sedikit, proses di keimigrasian bandara berlangsung singkat. Tentunya ada juga faktor e-passport yang membuat prosesnya lebih cepat.

Namun peristiwa tak terduga menimpa dua wartawan televisi terkemuka. Saat menjalani pemeriksaan barang bawaan via x-ray, petugas melihat ada kamera besar jenis Sony PMW 150. Kamera itu sengaja tidak dimasukkan dalam tas dengan alasan prosedur operasional standar.

Petugas lalu menanyakan izin membawa kamera tersebut. Dengan mencampur bahasa Inggris dan 'bahasa Tarzan' karena tidak bisa berbahasa Arab, wartawan itu menjelaskan bahwa mereka telah membawa izin dari medianya. Namun petugas bandara meminta izin resmi dari pemerintah Saudi Arabia.

Tak bisa menunjukkan izin yang dimaksud, keduanya lalu dibawa ke ruang bea cukai (customs) bandara. Belakangan, Kasi Media Center Haji Daker Mekkah, Rosidin Karidi, juga ikut mendampingi. Ternyata, pihak bandara tak bergeming.

Masalah tak berhenti di sana. Belakangan petugas juga memeriksa tas wartawan itu, dan menemukan piranti canggih untuk siaran langsung televisi, bernama Aviwest. Piranti berharga ratusan juta rupiah ini mereka curigai untuk kepentingan militer.

"Mereka mengira Aviwest itu teknologi militer BGAN milik pemerintah Israel. Kami jelaskan Aviwest adalah alat untuk melakukan siaran langsung dan mengirim file, yang menggunakan data internet lokal. Namun tetap saja mereka tidak menerima dengan pertimbangan belum ada izin dan curiga itu teknologi militer," kata salah satu wartawan.

Akhirnya, pihak bandara memutuskan menyita kamera dan Aviwest. Pusinglah dua wartawan itu. Setelah menerima surat penyitaan, mereka 'putar otak' sekeras-kerasnya untuk bisa mengambil kembali 'peralatan tempur jurnalistik' itu.

Keesokan harinya, tim Media Center Haji (MCH) mencoba berkomunikasi dengan pihak kantor Tata Usaha Haji (TUH) Indonesia di Jeddah. Setelah melalui beberapa tahapan, terbitlah surat dari TUH. Namun surat itu rupanya 'kurang sakti'. Beberapa hari bolak-balik ke bandara, tidak ada perkembangan berarti.

Akhirnya informasi ini sampai pada pihak Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah. Pada ikhtiar selanjutnya, kedua wartawan itu didampingi Kurniawan, Protokoler di TUH yang juga pegawai di KJRI, yang paham medan dan fasih berbahasa Arab.

Mereka kemudian menemui General Commission for Audiovisual Media, Kingdom of Saudi Arabia, Mohammaed Ali Al-Amri. Setelah dua kali pertemuan dilakukan, Al-Amri meminta mereka menemui atasannya.

"Kami lalu menemui Dirjen Ministry of Culture and Information Kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah beliau memberikan surat yang isinya kamera bisa kami bawa. Namun untuk Aviwest, mereka masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Arab Saudi di Riyadh," kata wartawan itu.

Kedua wartawan itu mengaku lega, untuk sementara, dengan kondisi ini. Minimal, kamera seharga Rp 60 jutaan untuk bekerja sudah dipegang. Tim redaksi di Jakarta juga sudah memahami dan terus mendukung. Namun mereka masih 'berharap-harap cemas' karena Aviwest belum juga kembali.

"Sementara ini kami menggunakan aplikasi Mirial dan Skype untuk siaran langsung. Yah, mau bagaimana lagi. Kualitasnya tentu di bawah Aviwest. Semoga pemerintah Saudi segera mengizinkan kami membawa alat yang sangat kami butuhkan itu," katanya. Hingga Kamis (11/9/2014) malam waktu Saudi, Aviwest belum juga dikembalikan.

Tentang e-passport, Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Ahmad Jauhari, kepada tim Media Center Haji (MCH) Jeddah, mengatakan sistem ini akan mampu memangkas durasi waktu di bandara. (Kholish Cered)

11.37 | 0 komentar | Read More

JK Sebut Sikap Ahok Keluar Gerindra Tak Elok

Tribunnews/Dany Permana

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan terkait sikapnya yang mundur dari Partai Gerindra di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014). Ahok menyatakan mundur karena sikap Gerindra yang mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tak lagi sejalan dengan dirinya. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Keputusan untuk keluar dari partai Gerindra yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menuai pro dan kontra. Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) pun ikut angkat bicara mengenai hal tersebut.

Menurut JK sikap Ahok tersebut dirasa kurang elok karena berpotensi membuat orang lain tidak percaya kepada dirinya.

"Waktu itu saya yang kasih masukan. Kita menghargai pilihannya, walau pindah partai kurang elok, nanti orang tidak percaya," katanya kepada wartawan di kediamannya, di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014).

JK pun memberikan saran kepada Ahok agar dalam menjalani tugas sebagai pemimpin bisa lebih mengontrol dirinya sendiri dan tidak memilih mengucapkan kata-kata kasar.

"Ahok cari musuh yang tak perlu, yang tak perlu dimarahi, dimarahi. Pemimpin kata-katanya harus lebih dikontrol. Boleh tegas asal tidak kasar," ujar JK.

11.37 | 0 komentar | Read More